Kapolri Pasca Timur Pradopo, Punya Wibawa dan Kedekatan dengan TNI AD
Benci tapi rindu, itulah keberadaan Polri sekarang ini ditengah issue pergantian Kapolri . Masyarakat begitu benci terhadap Polri yang kerja personilnya tidak sesuai dengan keberadaannya sebagai pengayom, pelindung dan pelayan. Tapi dibalik itu mereka juga begitu rindu terhadap Polri untuk memiliki sosok pemimpin bersih seperti Jenderal Pol Drs Hoegeng yang tidak bisa disogok ketika melaksanakan tugas sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat.
Di tengah kenyataan pahit yang masih dirundung oleh jajaran Polri karena beberapa anggotanya meninggal akibat aniaya disaat melaksanakan tugas, muncul berita dari Istana Presiden bahwa Kapolri akan segera diganti walaupun masa dinasnya masih delapan bulan lagi . Pergantian ini menurut juru bicara presiden,Julian Pasha tidak ada kaitannya dengan musibah demi musibah yang merundung Polri, khususnya kasus penembakan empat tahanan LP Cebongan Yogyakarta yang dilakukan oleh 11 orang oknum Kopasus. Tapi penggantian itu semua karena dipadukan dengan penggantian Panglima TNI yang masa dinasnya selesai bulan Agustus mendatang.
Berita sporadic itu, bagi banyak kalangan khususnya jajaran Polri sangat menggagetkan . Sebab jajaran Polri memperkirakan pergantian Kapolri baru akan dilaksanakan pada Feburari 2014 bersamaan dengan berakhirnya masa dinas Kapolri Jenderal Pol Drs Timur Pradopo. Tapi bagi masyarakat pencinta Polri yang umumnya adalah pengamat masalah Polri yang dulunya adalah wartawan di lingkup Polri, berita pergantian ini tidaklah menggagetkan. Karena dalam prediksi Masyarakat Pencinta Polri, jika Jenderal Pol Timur Pradopo tidak segera dicopot dari jabatannya sebagai Kapolri, korban akan ketidak senangan terhadap jajaran Polri akan semakin banyak. Bukan cuma itu, diperkirakan, jumlah Markas Komando Polri akan semakin banyak dirusak maupun dibakar oleh orang tak bertanggung jawab, jika Polri terus dipimpin oleh Timur Pradopo.
Kepemimpinan Timur Pradopo sebagai Kapolri dianggap sangat lemah. Ia dianggap tidak bisa memberikan semangat yang berarti kepada semua strata lapisan personil Polri yang ada di lapangan untuk tegar menghadapi ronrongan demi rongrongan para pelaku kejahatan. Dan juga tidak bisa menghalau bawahannya untuk berbuat korupsi sehingga terulang sejarah korupsi di lingkup Polri yang melibatkan Jenderal berbintang dua dengan nilai ratusan miliar rupiah. Perbuatan nekad Irjen Pol Drs Djoko Susilo selaku Kakorlantas Polri ditengarai bisa berlangsung aman dan lancar karena kelemahan Timur Pradopo mengawasi perilaku anak buahnya di lapangan.
Selain itu, Jenderal Pol Drs Timur Pradopo juga dianggap sangat ‘’ berat langkah’’ untuk melihat bawahannnya yang menderita sakit ataupun meninggal didalam tugas. Ia lebih banyak berada dilingkup Presiden daripada ia berada di tengah keluarga Polri yang tengah berduka cita ataupun yang dalam keadan sakit. Itu sebabnya kalangan mantan perwira tinggi Polri yang masih cinta akan keberadaan Polri menyatakan penyesalannya terhadap kepemimpinan Timur Pradopo sebagai Kapolri. ‘’ Bagaimana petugas Polisi di lapangan mau berwibawa menindak pelaku kejahatan, sementara Kapolrinya tidak punya wibawa dan ketegasan yang berarti pada semua jajaran polri’’, tutur seorang mantan perwira tinggi Polri mengomentari perilaku kepemimpinan Timur Pradopo sebagai Kapolri yang dinilai ‘’ berat langkah ‘’ mendatangi keluarga anggota Polri yang sedang berduka cita .
Dari data yang sederhana ini dapat disimpulkan, bahwa pengganti Timur Pradopo sebagi Kapolri di masa datang ,jangan hanya hanya dilihat keberadaannnya sebagai perwira tinggi Polri berbintang tiga yang masih aktif sebagaimana diamanatkan dalam pasal 11 ayat 6 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Dalam pasal ini disebutkan calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier. Dan jangan pula dilihat bahwa calon Kapolri pasca Timur Pradopo adalah perwira tinggi berbintang tiga dengan masa kedinasannya masih lebih dari dua tahun lagi sebagaimana terlaksana di era Jenderal Pol Drs Da’I Bachtiar, Jenderal Pol Drs Sutanto dan Jenderal Pol , Bambang Hendarso. Tapi lebih dari itu bahwa Kapolri pasca Timur Pradopo adalah Jenderal Polisi berbintang tiga yang punya wibawa baik dilingkup Polri maupun di TNI khususnya TNI AD.
Masalah usia kedinasan tidak perlu menjadi persoalan apakah masih setengah tahun lagi atau dua tahun ke depan . Sebab Kapolri pasca Timur Pradopo adalah Kapolri alternative. Bukan Kapolri sebagaimana dialami oleh Dai Bahtiar, Sutanto ataupun Bambang Hendarso yang akan berlangsung selama empat tahun. Tapi kapolri pasca Timur Pradopo hanya berlangsung sampai SBY lengser dari jabatan sebagai Presiden di Oktober 2014.Presiden terpilih di tahun 2014 dipastikan akan memilih kembali Kapolri yang diinginkan untuk mendukung kinerjanya 5 tahun kedepan. Bukan Kapolri pasca Timur Pradopo sehingga tidak ada gunanya diperdebatkan, usia calon Kapolri alternative ini apakah masih enam bulan lagi atau dua tahun lagi.
Dan lagi pula dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002 dan Peraturan Presiden nomor 1 tahun 2003 tidak pernah dicantumkan adanya batasan dinas seorang calon Kapolri untuk ditunjuk Kapolri. Di peraturan ini hanya disebutkan bahwa jika masa dinas dari seorang perwira tinggi Polri sudah mencapai 58 tahun, bisa diperpanjang sampai 60 tahun.Aturan yang disebut-sebut bahwa calon Kapolri harus dua tahun lagi masa dinasnya merupakan aturan tidak tertulis yang dianut oleh Komisi Kepolisian Nasional. Dan itulah yang selalu dijadikan ‘’senjata’’ bagi Kompolnas dalam memilih calon Kapolri.Tapi hasilnya jarang dipertanggung jawabkan seperti yang dialami oleh Timur Pradopo. Ketidak berhasilan Timor Pradopo melaksanakan tugas sebagai Kapolri yang diajukan oleh Kompolnas di tahun 2010 lalu , dilepas begitu saja oleh Kompolnas. Tanggung jawabnya tidak pernah disampaikan ke public bahwa mereka sebetulnya juga punya andil mengapa Kapolri tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. .
Untuk itulah disarankan dalam pemilihan Kapolri pasca Timur Pradopo, hendaknya presiden tidak melihat lagi batasan usia calon. Tapi yang dipentingkan apakah calon punya wibawa diseluruh strata Polri sebagai Jenderal Polisi berbintang tiga dan punya kedekatan dengan jajaran TNI khususnya dengan TNI AD. Jika kedua hal ini menjadi persyaratan Kapolri pasca Timur Pradopo maka akan didapatkan pemimpin Polri yang berwibawa dan disegani oleh kalangan TNI khususnya TNI AD. Lalu menjadi pertanyaan siapa di antara lima calon Kapolri berpangkat Komjen Polri yang patut duduk sebagai pengganti Jenderal Timur Pradopo dengan persyaratan yang disebutkan diatas?. Dengan mudah akan ditebak adalah Komjen Pol Drs Oegroseno, mantan Kapolda Sumut yang dikenal sebagai pembangun asrama kembar antara Polri dan TNI AD di Medan.
Tidak satupun dari enam Jenderal Polisi berbintang tiga masing-masing Komjen Pol Drs Sutarman, Kabareskrim, Komjen Pol Drs Suparni, Kabaintel, Komjen Pol Drs Anang Iskandar, Kepala BNN dan Komjen Pol Drs Budi Gunawan, Kalemdiklat Polri yang bisa menyaingi ketegasan bertindak Komjen Pol Drs Oegroseno dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin dilingkup Polri. Bahkan tidak ada di antara ke enam calon itu yang punya kedekatan dengan TNI khususnya TNI AD sebagaimana dimiliki Oegroseno.
Dengan demikian jika Presiden SBY ingin mendapatkan calon Kapolri yang punya wibawa dan ketegasan dalam memimpin 400.000 personil Polri serta punya kedekatan dengan TNI maka sudah dapat dipastikan Komjen Pol Drs Oegroseno sebagai calon utama. Tapi itu semua tergantung kepada SBY sebagai user, apakah yang dipilih masih seperti Timor Pradopo yang hanya berada diketiaknya dibanding mengayomi seluruh jajaran Polri, itu berarti bukan Oegroseno yang terpilih. Tapi yang terpilih adalah Irjen Pol Drs Putut Eko Bayuseno, mantan ajudan SBY yang pendidikannya tertinggi dilingkup Polri belum dicapai. Oegroseno atau Putut sebagai calon unggulan Kapolri tergantung selera SBY. Tapi kelihatannya perhatian SBY tidak tertuju kepada Putut karena jabatan bintang tiga yang lowong ketika Irwasum memasuki pensiun, tidak diberikan kepadanya. Andai saja jabatan Irwasum yang kosong itu diberikan kepada Putut dapat dipastikan Pututlah calon utama Kapolri. Tapi kenyataannya tidak demikian, sehingga besar kemungkinan SBY memilih calon Kapolri yang punya wibawa dan ketegasan serta dekat dengan jajaran TNI. (Ketua Departemen Wartawan Kepolisian PWI Pusat *)
0 comments: