Sekprov minta UN dikaji ulang
MAKASSAR, BKM-- Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, HA Muallim
menegaskan sebaiknya pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun mendatang
bisa dikaji ulang. Termasuk penentuan kelulusan siswa diserahkan ke
sekolah.
""Kalau saya lebih baik dikembalikan saja ke daerah pelaksanaan ujian nasional dan penilaiannya," ungkap Muallim, Kamis (2/5).
Alasan Muallim, biarkan sekolah dan guru yang membuat soal dan menguji siswa, sebab guru lebih memahami kondisi siswanya. Pemerintah cukup membuat standar dan kisi-kisi soal UN untuk menjamin kualitas UN di seluruh Indonesia sama.
Mantan Kepala Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) ini juga meminta agar pemerintah pusat harus meningkatkan kualitas guru. Sebab, kualitas pendidikan ditentukan oleh kualitas guru, baru kemudian kurikulum dan sarana prasarana.
Karena itu, jelas Muallim, pemerintah perlu memberi kepercayaan kepada guru dan kepala sekolah untuk menentukan kelulusan siswa berdasarkan pedoman yang sudah disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pendapat yang sama juga disampaikan Wakil Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Kartika Wirabuana 1 Makassar, Deppasau. Dia mengatakan sebaiknya pelaksanaan UN harus dikaji dan dikoreksi ulang.
" Sebaiknya penilaian itu dikembalikan saja ke sekolah, karena lebih ada wibawanya buat para guru, Sebab gurulah yang memahami betul kemampuan dari para siswanya. Tahun sebelumnya penentukan kelulusan siswa berada di sekolah. Hanya saja sekarang semua dipindahkan ke pusat, sehingga sulit menemukan penentuan kelulusan yang lebih adil," tegas Deppasau, kemarin.
Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Makassar, Sakaruddin. Sakaruddin berharap, sebaiknya penilaian kelulusan di kembalikan saja ke sekolah, agar betul-betul diperoleh kelulusan yang berdasarkan kemampuan mereka.
Melihat banyaknya kerancuan yang terjadi pada ujian nasional tahun ini wajarlah kemudian beberapa tokoh masyarakat dan para mahasiswa meminta UN agar dikaji ulang . semoga ini didengar dan dilihat oleh pemerintah dan kemudian dipertimbangkan.
sumber: http://www.beritakotamakassar.com
posted by : toni rismayadi
""Kalau saya lebih baik dikembalikan saja ke daerah pelaksanaan ujian nasional dan penilaiannya," ungkap Muallim, Kamis (2/5).
Alasan Muallim, biarkan sekolah dan guru yang membuat soal dan menguji siswa, sebab guru lebih memahami kondisi siswanya. Pemerintah cukup membuat standar dan kisi-kisi soal UN untuk menjamin kualitas UN di seluruh Indonesia sama.
Mantan Kepala Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) ini juga meminta agar pemerintah pusat harus meningkatkan kualitas guru. Sebab, kualitas pendidikan ditentukan oleh kualitas guru, baru kemudian kurikulum dan sarana prasarana.
Karena itu, jelas Muallim, pemerintah perlu memberi kepercayaan kepada guru dan kepala sekolah untuk menentukan kelulusan siswa berdasarkan pedoman yang sudah disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pendapat yang sama juga disampaikan Wakil Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Kartika Wirabuana 1 Makassar, Deppasau. Dia mengatakan sebaiknya pelaksanaan UN harus dikaji dan dikoreksi ulang.
" Sebaiknya penilaian itu dikembalikan saja ke sekolah, karena lebih ada wibawanya buat para guru, Sebab gurulah yang memahami betul kemampuan dari para siswanya. Tahun sebelumnya penentukan kelulusan siswa berada di sekolah. Hanya saja sekarang semua dipindahkan ke pusat, sehingga sulit menemukan penentuan kelulusan yang lebih adil," tegas Deppasau, kemarin.
Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Makassar, Sakaruddin. Sakaruddin berharap, sebaiknya penilaian kelulusan di kembalikan saja ke sekolah, agar betul-betul diperoleh kelulusan yang berdasarkan kemampuan mereka.
Melihat banyaknya kerancuan yang terjadi pada ujian nasional tahun ini wajarlah kemudian beberapa tokoh masyarakat dan para mahasiswa meminta UN agar dikaji ulang . semoga ini didengar dan dilihat oleh pemerintah dan kemudian dipertimbangkan.
sumber: http://www.beritakotamakassar.com
posted by : toni rismayadi
0 comments: