Semakin amburadul, anggota DPR rekomendasikan UN dihapus

Anggota Komisi X Bidang Pendidikan DPR Ahmad Zainuddin mengatakan, setiap tahun pelaksanaan Ujian Nasional (UN) selalu bermasalah. Bahkan pelaksanaan tahun ini dia nilai amburadul, mulai dari proses persiapan hingga pelaksanaan terus bermasalah.
"Saya merekomendasikan ujian nasional dihapus. Kalau pemerintah bertahan, format ujian diganti," kata dia ketika dihubungi merdeka.com, Senin (15/4).
Zainuddin menjelaskan, kalau hanya sekedar ingin mengetahui kualitas pendidikan nasional, pemerintah tidak perlu melakukan UN. Pemerintah cukup membuat sampel ujian ke beberapa daerah.
Apabila Pemerintah tetap ingin melaksanakan UN, dia melanjutkan, format bisa diganti. Misalnya, menyerahkan pelaksanaan ujian kepada satuan kerja. Biarkan sekolah membuat soal karena mereka paling tahu kondisi anak didik mereka.
"Meski ada UNAS, toh nanti setelah lulus, ketika mau masuk perguruan tinggi juga dites lagi," terangnya.
Zainuddin mengimbuhkan, beberapa ujian di negara lain dilakukan oleh badan khusus (Exam Board). Ujian itu dilakukan pada masing-masing wilayah dan hasilnya sangat bagus, baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil penilaiannya.
Model ini sudah dilakukan di Amerika maupun India. Ujian tidak dilakukan secara nasional karena dianggap tidak adil bagi siswa minoritas dan setiap negara bagian memiliki standar yang berbeda.
"Mereka melakukan ujian untuk wilayah masing-masing yang disebut exit exam. Dengan demikian dari tingkat kesiapan pelaksanaan ujian bagi siswa pun lebih baik, ucapnya.
Oleh sebab itu Zainuddin meminta agar pemerintah mau mengatur ulang sistem ujian nasional bagi siswa.
"Jumlah 33 provinsi yang ada saat ini tentu memiliki standar mutu yang berbeda, dan hal ini sangat dimungkinkan penerapan ujian dapat dilaksanakan pada tiap daerah. Adapun teknis pelaksananya dapat dilakukan oleh lembaga Independent yang dapat diawasi oleh pemerintah dan DPR", pungkasnya.
http://www.merdeka.com